Kisaran, dprd.asahankab.go.id – Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 menggelar rapat dalam acara expose Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029, Selasa (17/6/2025).

Expose sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan dilanjutkan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Asahan, Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian (Kopdagin) Kabupaten Asahan, serta ditutup dengan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Asahan.

Panitia Khusus (Pansus) meminta penjelasan dari Dinas Pertanian Kabupaten Asahan terkait beberapa hal dalam rancangan akhir RPJMD, antara lain sejauh mana sinkronisasi dokumen tersebut dengan Ranwal RPJMD Provinsi secara teknokratik, serta bagaimana visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Asahan diterjemahkan ke dalam program kerja Dinas Pertanian. Pansus juga menanyakan program prioritas yang diusulkan dinas dalam RPJMD dan kontribusinya terhadap peningkatan PAD, inovasi atau program unggulan sektor pertanian yang dimuat, serta jenis bantuan pertanian yang direncanakan berikut dasar regulasinya pada periode perencanaan ini.

Panitia Khusus (Pansus) meminta klarifikasi kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait sinkronisasi rancangan akhir RPJMD Kabupaten Asahan dengan Ranwal RPJMD Provinsi. Pansus juga menanyakan program prioritas yang disiapkan dinas dalam mendukung visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Asahan, serta jenis bantuan yang direncanakan untuk memperkuat peternak lokal, seperti bantuan ternak, pakan, kandang, vaksin, obat-obatan, hingga pelatihan. Selain itu, Pansus ingin mengetahui sistem pendataan dan seleksi penerima bantuan agar tepat sasaran, serta strategi dinas dalam mendorong kontribusi sektor peternakan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Asahan.

Panitia Khusus (Pansus) meminta penjelasan dari Dinas Perikanan terkait sejauh mana sinkronisasi rancangan akhir RPJMD Kabupaten Asahan dengan Ranwal RPJMD Provinsi, serta program prioritas sektor perikanan yang tercantum dalam dokumen tersebut. Pansus juga menyoroti upaya yang dilakukan Dinas Perikanan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan strategi yang diterapkan untuk mendorong pendapatan serta kesejahteraan nelayan kecil. Selain itu, Pansus menanyakan rencana pemberian bantuan bagi nelayan dan kelompok pembudi daya ikan sebagai bagian dari program yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD.

Panitia Khusus (Pansus) meminta penjelasan dari Dinas Ketahanan Pangan terkait program strategis yang tercantum dalam pembahasan RPJMD, khususnya dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan di Kabupaten Asahan. Pansus juga menanyakan apakah dalam RPJMD direncanakan program penanganan stunting dan gizi buruk melalui pendekatan ketahanan pangan, serta upaya penguatan jaringan distribusi pangan lokal, seperti pasar tani dan UMKM binaan dinas. Selain itu, Pansus ingin mengetahui langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan produksi, diversifikasi, dan nilai tambah pangan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Asahan.

Panitia Khusus (Pansus) meminta penjelasan dari Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian mengenai sinkronisasi pembahasan RPJMD Kabupaten Asahan dengan Ranwal RPJMD Provinsi, serta kontribusi sektor koperasi, UMKM, industri, dan perdagangan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Asahan. Pansus juga menanyakan strategi dinas dalam mendorong peningkatan PAD, perkembangan pelaksanaan program Koperasi Merah Putih di Asahan, serta jenis program bantuan yang telah direncanakan untuk mendorong penguatan dan pertumbuhan UMKM di daerah tersebut.

Panitia Khusus (Pansus) meminta penjelasan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengenai peran strategis dinas tersebut dalam mendukung visi dan misi Bupati Asahan sebagaimana tercantum dalam pembahasan RPJMD. Pansus juga menyoroti kebijakan dan program pengurangan serta pengelolaan sampah, khususnya di wilayah inti Kota Kisaran, serta sumber PAD yang berasal dari DLH dan tren kontribusinya terhadap keuangan daerah. Selain itu, Pansus menanyakan langkah pengawasan terhadap limbah perusahaan serta strategi yang diterapkan DLH untuk mewujudkan target pengelolaan sampah sebesar 30% pada tahun 2025 sesuai amanat Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.