KETUA DPRD ASAHAN MENGHADIRI RAPAT LANJUTAN KOORDINASI TERKAIT PENANGANAN DAN PERCEGAHAN COVID -19 DI KABUPATEN ASAHAN
KUNJUNGAN KERJA DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA KE ASAHAN
DALAM RANGKA PENANGANAN COVID -19 DI SELURUH KABUPATEN KOTA SELURUH KABUPATEN DI SUMATERA UTARA MAKA ANGGOTA DPRD PROPINSI MELAKSANAKAN PENINJAUAN PENANGANAN WABAH DI RUMAH SAKIT UMUM ABDUL MANAN SIMATUPANG DIDAMPINGI OLEH SEJUMMLAH OPD KABUPATEN ASAHAN
RAPAT OPD GABUNGAN TENTANG PENANGANAN COVID-19 DI RUMAH DINAS BUPATI ASAHAN
TANGGAL 24 MARET 2020 DIADAKAN RAPAT GABUNGAN ANTARA OPD DAN KETUA DPRD KABUPATEN ASAHAN
MASALAH PENANGANAN WABAH VIRUS CORONA
HARI RAYA NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1942)
- 25
- Maret
- 2020
ISRA' MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW (27 RAJAB 1441H)
- 22
- Maret
- 2020
TAHUN BARU IMLEK 2571 KONGZILI
- 25
- Januari
- 2020
HARI LIBUR NASIONAL
- 1
- Januari
- 2020
Libur Nasional Hari Raya Natal
- 12
- Desember
- 2019
Libur Nasional Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
- 9
- November
- 2019
KONSULTASI KOMISI D DPRD KABUPATEN ASAHAN KE MEDAN
- 10.00 WIB
- MEDAN
- 18
- Februari
- 2020
KONSULTASI KOMISI C DPRD KABUPATEN ASAHAN KE MEDAN
- 10.00 WIB
- MEDAN
- 18
- Februari
- 2020
KONSULTASI KOMISI B DPRD KABUPATEN ASAHAN KE MEDAN
- 10.00 WIB
- MEDAN
- 18
- Februari
- 2020
KONSULTASI KOMISI A DPRD KABUPATEN ASAHAN KE MEDAN
- 10.00 WIB
- MEDAN
- 18
- Februari
- 2020
KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA DPRD KABUPATEN ASAHAN KE DINAS KAELAUTAN DAN PERIKANAN
- 10.00 WIB
- RUANG RAPAT DINAS KELAUATAN
- 17
- Februari
- 2020
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI C DPRD KABUPATEN ASAHAN DENGAN OPD
- 10.00 WIB
- RUANG RAPAT KOMISI C
- 13
- Februari
- 2020
E-Lapor
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. LAPOR! dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
PPID
Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.
Simaya
siMAYA merupakan aplikasi e-office yang telah disempurnakan dari aplikasi e-office sebelumnya. Aplikasi siMAYA telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.