Selamat Datang di Website Sekretaris DPRD

...

Libur Nasional Hari Raya Natal

  • 12
  • Desember
  • 2019
...

Libur Nasional Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

  • 9
  • November
  • 2019
...

Hari Libur Tahun Baru Hijriyah

  • 1
  • September
  • 2019
...

Libur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

  • 17
  • Agustus
  • 2019
...

Hari Libur Hari Raya Idul Adha

  • 11
  • Agustus
  • 2019
...

Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri

  • 6
  • Juni
  • 2019

...
KONSULTASI KOMISI A DPRD KABUPATEN ASAHAN KE KANTOR DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA MEDAN
  • 10.00 WIB
  • KANTOR DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN
  • 8
  • November
  • 2019
...
KONSULTASI KOMISI B DPRD KABUPATEN ASAHAN KE MEDAN
  • 10.00 WIB
  • KANTOR BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROPINSI SUMATERA U
  • 7
  • November
  • 2019
...
KONSULTASI KOMISI D DPRD KABUPATEN ASAHAN KE MEDAN
  • 10.00 WIB
  • KANTOR DINAS TENAGA KERJA PROPINSI SUMATERA UTARA
  • 8
  • November
  • 2019
...
KONSUTASI KOMISI D KE MEDAN
  • 10.00 WIB
  • KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROPINSI SUMATERA UT
  • 7
  • November
  • 2019
...
KONSULTASI KOMISI C DPRD KABUPATEN ASAHAN KE PU BINA MARGA DI MEDAN
  • 10.00 WIB
  • KANTOR PU BINA MARGA DAN BINA KONTRUKSI DI MEDAN
  • 7
  • November
  • 2019
...
KONSULTASI KOMISI A DPRD KABUPATEN ASAHAN KE MEDAN
  • 10.00 WIB
  • KANTOR DINAS PMD
  • 7
  • November
  • 2019

E-Lapor

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. LAPOR! dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.

LPSE

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.

PPID

Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.

Simaya

siMAYA merupakan aplikasi e-office yang telah disempurnakan dari aplikasi e-office sebelumnya. Aplikasi siMAYA telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Lihat Semua Aplikasi E-Gov