KONSULTASI DPRD KABUPATEN ASAHAN KE MENKUM HAM MEDAN
KONSULTASI DPRD KABUPATEN ASAHAN KE MENKUM HAM MEDAN
KONSULTASI DPRD KABUPATEN ASAHAN KE BIRO ORDA MEDAN
SESUAI DENGAN JADWAL BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPAEN ASAHAN TANGGAL 24 OKTOBER 2019
MAKA DPRD KAB ASAHAN
PADA TANGGAL 03-06 DESEMBER 2019
MELAKSANAKAN KONSULTASI TENTANG TATA NASKAH DAN MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD
KE KANTOR GUBERNUR CQ KBIRO ORDA PROVINSI SUMATERA UTARA
BIMBINGAN TEKNIS ANGGOTA DPRD ASAHAN
SESUAI DENGAN JADWAL BAMUS YANG DITETAPKAN OLEH ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019 MAKA SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN ASAHAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN TEKNIS PADA TANGGAL 28 S/D 1 DESEMBER 2019 YANG DI LAKSANAKAN DI JAKARTA YAITU TENTANG SOSIALISASI PP NOMOR 72 TAHUN 2019 PERUBAHAN PP NOMOR…
Libur Nasional Hari Raya Natal
- 12
- Desember
- 2019
Libur Nasional Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
- 9
- November
- 2019
Hari Libur Tahun Baru Hijriyah
- 1
- September
- 2019
Libur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
- 17
- Agustus
- 2019
Hari Libur Hari Raya Idul Adha
- 11
- Agustus
- 2019
Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri
- 6
- Juni
- 2019
KONSULTASITATIB DPRD KABUPATEN ASAHAN
- 10.00 WIB
- KEMENNKUMHAM SUMUT
- 5
- Desember
- 2019
KONSULTASITATIB DPRD KABUPATEN ASAHAN
- 10.00 WIB
- BIRO OTDA SETDA PROPISINSI SUMATERA UTARA
- 4
- Desember
- 2019
BIMBINGAN TEKNIS ANGGOTA DPRD KABUPATEN ASAHAN DI JAKARTA TAHUN 2019
- 10.00 WIB
- DI JAKARTA
- 29
- November
- 2019
KONSULTASI BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN ASAHAN KE MEDAN
- 10.00 WIB
- KANTOR DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA
- 22
- November
- 2019
KONSULTASI BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN ASAHAN KE MEDAN
- 10.00 WIB
- KEMENKUMHAM WILAYAH III
- 21
- November
- 2019
KONSULTASI BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN ASAHAN KE MEDAN
- 10.00 WIB
- BIRO HUKUM SETDA PROPSU
- 20
- November
- 2019
E-Lapor
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. LAPOR! dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
PPID
Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.
Simaya
siMAYA merupakan aplikasi e-office yang telah disempurnakan dari aplikasi e-office sebelumnya. Aplikasi siMAYA telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.