KUNJUNGAN KERJA KOMISI "D" KE KANTOR DPRD KOTA SURABAYA
KUNJUNGAN KERJA KOMISI "D" KE KANTOR DPRD KOTA SURABAYA
TANGGAL 14 OKTOBER 2019
KUNJUNGAN KERJA KOMISI "D" KE KANTOR DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN,TATA RUANG KOTA SURABAYA
KUNJUNGAN KERJA KOMISI "D" KE KANTOR DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN,TATA RUANG KOTA SURABAYA
RAPAT KUNJUNGAN KERJA KOMISI "B" DPRD KABUPATEN ASAHAN KE KANTOR DPRD KOTA YOGYAKARTA
RAPAT KUNJUNGAN KERJA KOMISI "B" DPRD KABUPATEN ASAHAN
KE KANTOR DPRD KOTA YOGYAKARTA
KAMIS 14 NOVEMBER 2019
Libur Nasional Hari Raya Natal
- 12
- Desember
- 2019
Libur Nasional Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
- 9
- November
- 2019
Hari Libur Tahun Baru Hijriyah
- 1
- September
- 2019
Libur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
- 17
- Agustus
- 2019
Hari Libur Hari Raya Idul Adha
- 11
- Agustus
- 2019
Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri
- 6
- Juni
- 2019
KONSULTASI KOMISI A DPRD KABUPATEN ASAHAN KE KANTOR DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA MEDAN
- 10.00 WIB
- KANTOR DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN
- 8
- November
- 2019
KONSULTASI KOMISI B DPRD KABUPATEN ASAHAN KE MEDAN
- 10.00 WIB
- KANTOR BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROPINSI SUMATERA U
- 7
- November
- 2019
KONSULTASI KOMISI D DPRD KABUPATEN ASAHAN KE MEDAN
- 10.00 WIB
- KANTOR DINAS TENAGA KERJA PROPINSI SUMATERA UTARA
- 8
- November
- 2019
KONSUTASI KOMISI D KE MEDAN
- 10.00 WIB
- KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROPINSI SUMATERA UT
- 7
- November
- 2019
KONSULTASI KOMISI C DPRD KABUPATEN ASAHAN KE PU BINA MARGA DI MEDAN
- 10.00 WIB
- KANTOR PU BINA MARGA DAN BINA KONTRUKSI DI MEDAN
- 7
- November
- 2019
KONSULTASI KOMISI A DPRD KABUPATEN ASAHAN KE MEDAN
- 10.00 WIB
- KANTOR DINAS PMD
- 7
- November
- 2019
E-Lapor
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. LAPOR! dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
PPID
Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.
Simaya
siMAYA merupakan aplikasi e-office yang telah disempurnakan dari aplikasi e-office sebelumnya. Aplikasi siMAYA telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.